Versi Senat dari rancangan undang-undang agenda Presiden Donald Trump akan menyebabkan 11,8 juta orang lebih tanpa asuransi kesehatan pada tahun 2034, menurut analisis Kantor Anggaran Kongres yang dirilis hari Minggu.
Jumlah tersebut lebih besar dari 10,9 juta orang yang diproyeksikan tidak akan memiliki asuransi berdasarkan rancangan undang-undang yang disahkan DPR.
Kedua majelis menyerukan pemotongan anggaran bersejarah untuk Medicaid, yang menyediakan perlindungan bagi lebih dari 71 juta warga Amerika berpendapatan rendah, termasuk anak-anak, warga senior, penyandang disabilitas, dan orang dewasa lainnya. Paket tersebut juga akan memberlakukan perubahan pada Undang-Undang Perawatan Terjangkau yang diproyeksikan akan mengurangi pendaftaran dalam undang-undang reformasi kesehatan penting yang telah lama ingin dihapuskan oleh Trump dan Partai Republik.
Namun versi Senat menyerukan pemotongan yang lebih dalam pada Medicaid, yang menghasilkan perkiraan yang lebih besar.
Hal itu akan memangkas dukungan federal untuk Medicaid sebesar $930 miliar selama satu dekade, kata Senator Ron Wyden, anggota senior Komite Keuangan Senat, kemarin, mengutip perkiraan CBO. Versi DPR diproyeksikan akan mengurangi pengeluaran federal untuk program tersebut sekitar $800 miliar, menurut CBO.
Kedua majelis akan mewajibkan orang dewasa berbadan sehat tertentu berusia 19-64 tahun untuk bekerja guna mempertahankan tunjangan Medicaid mereka untuk pertama kalinya dalam 60 tahun sejarah program tersebut. Namun versi Senat akan memberlakukan persyaratan bekerja pada orang tua dari anak-anak berusia 14 tahun ke atas, sementara versi DPR akan membebaskan orang tua dari anak-anak tanggungan.
Versi Senat juga akan menurunkan batas pajak yang dipungut negara bagian kepada penyedia layanan untuk membantu mendanai program dan meningkatkan tarif penggantian biaya bagi penyedia layanan. Namun, ketentuan tersebut hanya akan berlaku bagi 40 negara bagian dan Distrik Columbia yang telah memperluas Medicaid bagi orang dewasa berpenghasilan rendah. RUU DPR akan memberlakukan moratorium pada pajak penyedia layanan yang berlaku di negara bagian tersebut.
Post a Comment